Dari pojok nusantara untuk Indonesia

Logo Banggainesia
Local Edition | | Todays News


Penyeberangan Terganggu, Wabup Nasir Tinjau Kerusakan Dermaga Waijarang

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lembata mengalihkan sementara aktivitas embarkasi dan debarkasi kapal Feri ke Pelabuhan Laut Lewoleba.

Admin
Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:05:32 WIB
Wakil Bupati Lembata, H.Nasir saat Tinjau Dermaga Feri Waijarang.

Lembata, Pojoknesia.com - Wakil Bupati Lembata, Muhamad Nasir, meninjau langsung kerusakan Dermaga Penyeberangan Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kamis (18/12/2025) yang menyebabkan terganggunya aktivitas penyeberangan dan ekonomi masyarakat selama hampir satu bulan terakhir.

Peninjauan dilakukan bersama Kepala ASDP Cabang Lembata, Ananda Reza, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata, Drs. Yohanes Dedeo Arimon. Di lokasi, Wakil Bupati melihat kondisi tiga dolphin dermaga yang miring serta sejumlah tiang pancang yang dilaporkan patah akibat insiden benturan kapal feri KMP Inerie II.

Kerusakan tersebut terjadi pada 27 November 2025 saat KMP Inerie II melakukan manuver sandar di Pelabuhan Waijarang. Kondisi fasilitas yang rusak dinilai membahayakan keselamatan pelayaran sehingga pelayanan penyeberangan di pelabuhan tersebut dihentikan sementara.

Untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lembata mengalihkan sementara aktivitas embarkasi dan debarkasi kapal feri ke Pelabuhan Laut Lewoleba. Meski dilakukan dalam keterbatasan fasilitas, pelayanan penurunan barang ekspedisi tetap berjalan.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia (Persero), Syahbandar, serta mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk percepatan perbaikan Dermaga Penyeberangan Waijarang.

Wabup Nasir juga menegaskan pentingnya percepatan perbaikan karena Pelabuhan Feri Waijarang tidak hanya menjadi jalur utama distribusi, tetapi juga pintu masuk berbagai komoditas pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik pangan maupun papan, sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga yang menggantungkan aktivitas ekonominya di pelabuhan tersebut.***


Bagikan

Berita Terkini

Pemkab Lembata Tepat Waktu Sampaikan KUA-PPAS 2027, Tidak Masuk Daftar Peringatan Kemenkeu

Sebanyak 363 pemerintah daerah tercantum dalam daftar peringatan tersebut, yang terdiri atas pemerintah kabupaten, kota

| Rabu, 05 Agustus 2026
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lembata Tingkatkan Layanan Publik Melalui Standar Pelayanan Digital

Penetapan standar pelayanan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih

| Minggu, 19 Juli 2026
Pendapatan PKB dan Opsen PKB 2026 Naik Signifikan, Lembata Masuk Dua Besar di NTT

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif kinerja fiskal daerah sekaligus menunjukkan semakin baiknya kepatu

| Selasa, 30 Juni 2026
Kinerja Gemilang Tiga OPD Dongkrak PAD Lembata Hingga Rp17 Miliar

Di sisi lain, secara agregat total pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu.

| Jumat, 03 Juli 2026
Keunikan Sarung Adat Ile Ape Proses 3 Tahun Hargai Rp25 Juta, Memukau Pengunjung Festival Lamaholot

Nilai tinggi dari kain tenun ini bukan semata-mata karena harganya, melainkan karena proses pembuatan yang sangat panjan

| Kamis, 02 Juli 2026
Bupati dan Wakil Bupati Lembata Hadiri Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara

Mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, Presiden menegaskan bahwa seluruh pengabdian Polri harus

| Rabu, 01 Juli 2026
Aksi Nyata Bupati Lembata: Ikut Angkut Batu Bangun Fondasi TK St. Mikhael Baobolak

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 pada Revitalisa

| Selasa, 30 Juni 2026
Operasi Besar Disiapkan Bupati-Wabup Lembata, Dugaan Bisnis Ilegal BBM Subsidi Jadi Target

Padahal kuota BBM subsidi yang disalurkan ke Lembata disebut sudah sesuai pengajuan daerah. Namun antrean panjang dan ke

| Senin, 29 Juni 2026
Indeks Berita

Poling

Pemerintah berencana mengkombinasikan iuran BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta bagi keluarga mampu. Apakah Anda setuju kelas khusus BPJS Kesehatan