Lembata, Pojoknesia.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata mulai merealisasikan janji untuk mengatasi persoalan klasik yang dihadapi petani jagung, kebuntuan pasar saat panen raya.
Lewat skema pembelian langsung oleh pemerintah daerah, jagung hibrida milik petani kini diserap tanpa perantara, sebuah langkah yang dinilai praktis namun masih menyisakan pertanyaan soal keberlanjutan.
Program ini dijalankan di fasilitas Penanganan Pasca Panen dan Cadangan Pemerintah di kompleks CWC, Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Jumat (17/4/2026).
Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, hadir langsung dalam pembelian perdana, memantau proses sekaligus memastikan pembayaran kepada petani berjalan transparan. Program pembelian ini dijadwalkan berlangsung rutin setiap Senin dan Kamis.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/agen-brilink-di-lembata-raup-keuntungan-transaksi-capai-miliaran-per-bulan
Berbeda dari praktik umum, pemerintah tidak membeli jagung pipilan, melainkan jagung tongkol dengan kadar air tinggi, bahkan hingga 20 persen.
Kebijakan ini memberi kelonggaran bagi petani yang selama ini kesulitan memenuhi standar kadar air rendah akibat keterbatasan fasilitas pengeringan.
“Ini solusi jangka pendek agar petani tidak terus dirugikan saat panen,” kata seorang pejabat di Dinas Pertanian.
Harga pembelian ditetapkan berjenjang berdasarkan kadar air: di bawah 16 persen Rp4.000 per kilogram, 16–18 persen Rp3.500, 19–20 persen Rp3.250, dan di atas 20 persen Rp3.000.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/di-balik-kenaikan-ipm-desa-cantik-2026-dorong-data-akurat-atasi-kemiskinan
Skema ini memberi insentif bagi kualitas, namun tetap membuka ruang bagi jagung dengan kadar air lebih tinggi untuk terserap.
Sejumlah petani mengaku terbantu. Monika Boi, petani asal Lamahora, menjual 2.240 kilogram jagung dengan kadar air 17 persen dan langsung menerima Rp7,8 juta.
“Biasanya kami harus tunggu pembeli, bahkan bisa rugi karena harga jatuh,” ujarnya.
Pengalaman serupa disampaikan Raymundus Bapa dari Jontona. Ia menjual 542 kilogram jagung berkadar air 15 persen dan menerima Rp2,16 juta secara tunai.
“Sekarang lebih pasti, tidak ada tawar-menawar yang merugikan,” katanya.
Setelah pembelian, jagung tidak langsung dipasarkan. Dinas Pertanian melakukan serangkaian proses lanjutan, mulai dari sortasi, pemipilan, hingga pengeringan bertahap, untuk menurunkan kadar air hingga sekitar 14 persen. Proses ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas dan meningkatkan nilai jual.
Kepala bidang terkait, Mukthar Hada, menekankan bahwa pengeringan menjadi titik kritis dalam rantai pasok jagung di Lembata.
“Kalau ini tidak dikelola baik, nilai ekonominya akan terus rendah,” ujarnya.
Selanjutnya, jagung diserahkan ke Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk diolah menjadi produk turunan seperti pakan ternak dan beras jagung.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/keluarga-tak-puas-minta-autopsi-ungkap-kematian-kades-laranwutun
Pemerintah berharap hilirisasi ini dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar luar daerah.
Meski disambut positif, sejumlah pengamat menilai langkah ini masih bersifat intervensi jangka pendek yang membutuhkan dukungan sistemik, mulai dari infrastruktur pascapanen hingga akses pasar yang lebih luas.
Tanpa itu, skema pembelian berisiko menjadi solusi sementara yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Namun untuk saat ini, setidaknya, petani jagung di Lembata mulai merasakan kepastian, panen mereka tidak lagi terbuang tanpa harga. (Prokompim/Kominfo Lembata) ***
