Lembata, Pojoknesia.com — PT PLN UIP Nusra Wilayah Mataram menggelar sosialisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Atadei berkapasitas 2×5 MW atau 10 MW di Ruang Rapat Bupati Lembata, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq, Staf Ahli Bupati dan Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, anggota DPRD asal Atadei, Camat Atadei, para pemilik lahan AT-2 Desa Atakore, serta perwakilan OPD terkait.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/terima-aspirasi-fokal-pemkab-lembata-kaji-delapan-tuntutan
Perwakilan Bagian Perizinan PT PLN UIP Nusra Wilayah Mataram, Kristanto, menjelaskan proyek ini merupakan program strategis nasional yang akar penelitiannya telah dimulai sejak 1977 oleh Badan Geologi, disusul pengeboran dua sumur pada 2004 oleh Kementerian ESDM. Penugasan pengembangan kepada PT PLN telah diberikan pada 2017, disusul izin prinsip Gubernur NTT (2020) dan kesesuaian tata ruang Kementerian ATR (2025).
Total wilayah kerja panas bumi mencakup sekitar 31 hektar, namun kebutuhan lahan fisik untuk pembangunan, termasuk akses jalan dan fasilitas, hanya sekitar 8,4 hektar.
"Luas 31 hektar itu bukan berarti dimiliki dan dibebaskan PLN, melainkan menjadi zona kerja panas bumi," tegas Kristanto.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/bupati-lembata-kaji-tpp-bagi-255-pppk-paruh-waktu
Saat ini, pembebasan lahan AT-1 Desa Nubahaeraka telah tuntas, AT-1 New sedang berjalan, sedangkan AT-2 Desa Atakore masih dalam tahap pendekatan termasuk akses jalan. Tim teknis PT PLN bersama ahli akan segera turun ke lokasi untuk penelitian ulang sumur. Jika tahapan berjalan lancar, PLTP Atadei ditargetkan beroperasi pada 2030.
Selain itu, PLN akan membuka dan memperbaiki jalan sepanjang 6,7 km serta memasang pipa penyalur air dari mata air Waiteba untuk kebutuhan proyek. Di masa mendatang, potensi panas bumi di Lembata yang berada di jalur Cincin Api Pasifik diproyeksikan dapat berkembang hingga 50 MW, dilengkapi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya guna mengatasi keterbatasan pasokan listrik berbahan bakar minyak.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/groundbreaking-knmp-lembata-dimulai-enam-lokasi-disiapkan
Pemilik lahan AT-2 yang hadir menyampaikan kesiapan melepaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan. Bupati P. Kanisius Tuaq mengapresiasi dukungan masyarakat sekaligus mengakui masih terdapat pandangan pro dan kontra di lapangan.
Ia mengarahkan pembahasan menyeluruh melibatkan seluruh pihak, termasuk yang belum sepakat, dengan menghadirkan pakar atau ahli guna memaparkan manfaat dan dampak proyek secara transparan.
Baca Juga; https://pojoknesia.com/revitalisasi-sekolah-di-lembata-diguyur-rp20-miliar-dinas-minta-laporan-fisik
"Kita turun bersama-sama DPRD, pemerintah, juga mengundang pihak Gereja. Agar masyarakat memahami secara utuh," ujar Bupati Kanis.
Pertemuan ini membuahkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh pihak. (Prokompim/Kominfo Lembata) ***
